Kebijakan Lima Hari Sekolah Dibatalkan?

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Helmy Faishal Zaini mengatakan, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Istana terkait kebijakan Full Day School (FDS) yang akan diterapkan Kementerian Pendiddikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Sebab menurutnya sistem pengajaran pendidikan keagamaan sejauh ini sudah berlangsung dengan baik.

"Sejak kemarin aku sudah berkomunikasi dengan Istana, terkait FDS. Kita sampaikan hal-hal yang menjadi keberatan kita, mengingat sistem pengajaran pendidikan keagamaan (Madin) yang selama ini telah berlangsung," ujarnya, Rabu (14/6).

Berdasarkan isu terbaru, Helmy pun memastikan Presiden Joko Widodo telah meminta Mendikbud Muhadjir Effendy membatalkan rencana kebijakan sekolah lima hari dan delapan jam tersebut. "Alhamdulillah, gres saja menerima kepastian isu dari Menseskab Pramono Anung, yang sudah berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Presiden RI Jokowi telah meminta Mendikbud untuk membatalkan FDS," katanya.

Kendati demikian, Helmy mengajak kepada masyarakat untuk tetap menunggu pengumuman resmi dari Mendikbud wacana penghapusan FDS tersebut. "Terima kasih atas ikhtiar dan doa semuanya. Demikian, biar bermanfaat," ucapnya. (Sumber: Republika)

Sementara bunyi penolakan juga tiba dari Wapres Jusuf Kalla. Sebagaimana dirilis dalam www.pontianakpost.co.id. Ia menegaskan kebijakan full day school (FDS) lima hari itu tidak sanggup begitu saja diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy. Sebab, melibatkan nasib tak kurang 50 juta siswa mulai dari SD, SMP, dan SMA. Keputusan tersebut harus melibatkan Presiden Joko Widodo.

"Jadi tentu nanti presiden yang mengundang ratas (rapat terbatas) untuk tetapkan aku kira. Ini jikalau soal yang begini dilarang diputuskan hanya di tingkat menteri," ujar JK di kantor Wapres, kemarin (13/6).

Namun, sejauh ini belum ada ratas yang secara khusus membahas penerapan FDS itu. Meskipun tahun aliran gres tinggal sebulan lagi. "Iya betul (tahun aliran gres sebulan lagi) nanti presiden yang bicara," tegas dia.

JK mengungkapkan tidak semua sekolah sanggup menjalankan kegiatan FDS. Terutama sekolah-sekolah di desa. Salah satu problem utamanya yaitu belum semua sekolah terutama yang di desa punya kantin yang menyediakan makan siang.

"Siapa bikin dapur di sekolah? Ada gak ruang makannya? Itu yang paling sederhana, di samping yang lain-lain," tegas dia.

======================================================