Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Pengertian Partisipasi Politik

Pengertian Partisipasi Politik. Jika Berbicara ihwal budaya politik maka tidak terlepas dari partisipasi politik warga negara. Partisipasi politik intinya merupakan belahan dari budaya politik, sebab keberadaan struktur-struktur politik di dalam masyarakat, menyerupai partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan dan media masa yang kritis dan aktif. Hal ini merupakan satu indikator adanya keterlibatan rakyat dalam kehidupan politik (partisipan).

Definisi Partisipasi Politik

Partisipasi Politik ialah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, menyerupai menentukan pimpinan negara atau upaya-upaya mensugesti kebijakan pemerintah.

Pengertian Partisipasi Politik Menurut para Ahli

  1. Menurut Miriam Budiardjo Partisipasi politik ialah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan menentukan pimpinan negara, dan secara eksklusif atau tidak eksklusif mensugesti kebijakan pemerintah (public policy).
  2. Menurut Ramlan Surbakti Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan menyangkut atau mensugesti hidupnya. Partisipasi politik berarti keikutsertaan warga negara biasa (yang tidak memiliki kewenangan) dalam mensugesti proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.
  3. Menurut Michael Rush dan Philip Althoft Partisipasi politik ialah keterlibatan individu hingga pada majemuk tingkatan di dalam sistem politik.
  4. Menurut Herbert McClosky Partisipasi politik ialah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil belahan dalam proses pemilihan penguasa, dan secara eksklusif atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.

Menurut Myron Weiner, terdapat lima penyebab timbulnya gerakan ke arah partisipasi lebih luas dalam proses politik, yaitu sebagai berikut :
  1. Modernisasi dalam segala bidang kehidupan yang mengakibatkan masyarakat makin banyak menuntut untuk ikut dalam kekuasaan politik.
  2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial. Masalah siapa yang berhak berpartisipasi dan pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan dalam teladan partisipasi politik.
  3. Pengaruh kaum intelektual dan kemunikasi masa modern. Ide demokratisasi partisipasi telah menyebar ke bangsa-bangsa gres sebelum mereka berbagi modernisasi dan industrialisasi yang cukup matang.
  4. Konflik antar kelompok pemimpin politik, jikalau timbul konflik antar elite, maka yang dicari ialah pemberian rakyat. Terjadi usaha kelas menentang melawan kaum darah biru yang menarik kaum buruh dan membantu memperluas hak pilih rakyat.
  5. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Meluasnya ruang lingkup acara pemerintah sering merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisasi akan kesempatan untuk ikut serta dalam pembuatan keputusan politik.