Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Selamat tiba di blog . Senang sekali rasanya kali ini sanggup kami bagikan materi IPS Sejarah Bab Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat / Pembebasan Irian Barat mencakup Latar Belakang, Perjuangan melalui Diplomasi, Perjuangan melalui konfrontasi (Politik, Ekonomi, Militer), dan Pelaksanaan Pepera.

PERJUANGAN BANGSA INDONESIA UNTUK MEREBUT IRIAN BARAT

A. Latar Belakang Pembebasan Irian Barat

Pengembalian Irian Barat menjadi duduk kasus penting bagi pemerintah Indonesia semenjak tahun 1950, yaitu satu  tahun sesudah penandatanganan KMB. Salah satu isi perjanjian tersebut yaitu Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia satu tahun sesudah ratifikasi kedaulatan. Keputusan tersebut tidak pernah ditepati oleh Belanda. Oleh alasannya yaitu itu, pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda.

 Senang sekali rasanya kali ini sanggup kami bagikan materi IPS Sejarah Bab  Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat


B. Perjuangan Pemerintah RI dalam Upaya Pembebasan Irian Barat

1. Perjuangan Merebut Irian Barat melalui Diplomasi 

Sekalipun pada tanggal 17 Agustus 1950 terjadi perubahan ketatanegaraan di Indonesia dari RIS menjadi NKRI, tetapi duduk kasus Irian Barat belum terselesaikan. Berikut ini beberapa langkah diplomasi dalam penyelesaian Irian Barat.
  1. Tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi itu Indonesia mengusulkan supaya Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure. Namun ditolak oleh Belanda.
  2.  Pada bulan Desember 1951 diadakan negosiasi bilateral antara Indonesia dan Belanda. Perundingan ini membahas penghapusan uni dan masuknya Irian Barat ke wilayah NKRI, namun gagal.
  3. Pada bulan September 1952, Indonesia mengirim nota politik wacana negosiasi Indonesia Belanda mengenai Irian Barat, namun gagal.
  4. Perjuangan Diplomasi Tingkat Internasional
1)       Dalam Konferensi Colombo bulan April 1954, Indonesia memajukan duduk kasus Irian Barat. Indonesia berhasil menerima dukungan.
2)       Pada tahun 1954 Indonesia mengajukan duduk kasus Irian Barat dalam sidang PBB. Namun mengalami kegagalan alasannya yaitu tidak memperoleh derma yang kuat.
3)       Dalam KAA tahun 1955 Indonesia menerima derma dalam duduk kasus Irian Barat. Hingga tahun 1956, negosiasi antara Indonesia dan Belanda mengenai duduk kasus Irian Barat mengalami kegagalan. Karena mengalami kegagalan dan tidak ada itikad baik dari Belanda untuk menyelesaikannya, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi.

2. Perjuangan melalui Konfrontasi 

Pemerintah Indonesia secara sedikit demi sedikit mulai mengambil langkah yang konkrit dalam pembebasan Irian Barat. Langkah-langkah tersebut dilakukan melalui konfrontasi ekonomi, politik, dan militer.

a. Konfrontasi Ekonomi

Sejak tahun 1957 Indonesia melancarkan agresi konfrontasi dalam upaya pembebasan Irian Barat. dengan tindakan-tindakan berikut.
1)   Nasionalisasi de javasche Bank menjadi Bank Indonesia tahun 1951.
2)   Pemerintah Indonesia melarang maskapai penerbangan Belanda (KLM) melaksanakan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia.
3)   Pemerintah Indonesia melarang beredarnya terbitan berbahasa Belanda.
4)   Pemogokan buruh secara total pada perusahan-perusahaan Belanda di Indonesia yang memuncak pada tanggal 2 Desember 1957.
5)   Semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia dilarang mulai 5 Desember 1957 Pada ketika itu juga dilakukan agresi pengambilalihan atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, Bank Escompto, dan percetakan de Unie.
Tindakan Indonesia yang mengambil alih seluruh modal dan perusahaan Belanda menimbulkan kemarahan Belanda, bahkan negara-negara Barat sangat terkejut atas tindakan Indonesia tersebut. Akibatnya relasi Indonesia-Belanda semakin tegang, bahkan PBB tidak lagi mencantumkan duduk kasus Irian Barat dalam agenda sidangnya semenjak tahun 1958.

b . Konfrontasi Politik

Di samping melalui konfrontasi ekonomi, pemerintah RI juga melaksanakan konfrontasi politik. Pada tahun 1956 secara sepihak Indonesia membatalkan hasil KMB yang dikukuhkan dalam UU No 13 tahun 1956. Kemudian untuk mengesahkan kekuasaannya atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa Siu. Wilayahnya mencakup wilayah yang diduduki Belanda serta tempat Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama yaitu Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibuat Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk sanggup segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI.

Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Tujuannya untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat. Ketegangan Indonesia-Belanda makin memuncak ketika Indonesia memutuskan relasi diplomatik dengan Belanda pada tanggal 17 Agustus 1960.

c . Konfrontasi Militer

Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) yang dibacakan Presiden Soekarno tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta.
Berikut ini isi lengkap Trikora.
  1. Gagalkan pembentukan Negara boneka Papua buatan colonial Belanda
  2. Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia
  3. Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa
Sebagai tindak lanjut dari Trikora, pemerintah mengambil langkah-langkah berikut.
1)  Membentuk Provinsi Irian Barat gaya gres dengan ibukota Kota Baru.
2)  Membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962.
Sebagai Panglima Komando Mandala ditunjuk Mayjen Soeharto. Markasnya berada di Makasar.
Berikut ini kiprah Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.
1)    Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer.
2)    Menciptakan tempat bebas secara defacto atau mendudukkan unsur kekuasaan RI di Irian Barat.
Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut, maka Panglima Mandala menyusun taktik Panglima Mandala.
Berikut ini tahapan-tahapan dalam taktik Panglima Mandala tersebut.
1)    Sampai tahun 1962, fase infiltrasi dengan memasukkan 10 kompi sekitar target tertentu
2)     Awal tahun 1963, fase eksploitasi dengan mengadakan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, dan menduduki semua pos pertahanan  musuh.
3)     Awal tahun 1964, fase konsolidasi dengan mendudukkan kekuasaan-kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi kejadian Laut Aru. Ketiga MTB yaitu MTB RI Macan Tutul, MTB RI Harimau, dan MTB Macan Kumbang diserang oleh Belanda dari maritim dan udara. Dalam pertempuran tersebut, hasilnya MTB Macan Tutul bersama Kapten Wiratno dan Komodor Yos Sudarso terbakar dan tenggelam. Dalam rangka konfrontasi, pemerintah mengadakan operasi militer. Operasi militer yang dilaksanakan antara lain Operasi Serigala (di Sorong dan Teminabuan), Operasi Naga (di Merauke), Operasi Banteng Ketaton (di Fak-Fak dan Kaimana), dan Operasi Jaya Wijaya. Operasi yang terakhir dilaksanakan yaitu Operasi Wisnumurti. Operasi ini dilaksanakan ketika penyerahan Irian Barat kepada RI tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal yang sama Komando Mandala juga secara resmi dibubarkan.

C. Pelaksanaan Pepera di Irian Barat

Konfrontasi Indonesia dengan Belanda mengenai Irian Barat menerima perhatian dunia. Badan PBB pun mulai menunjukkan perhatiannya dengan mengutus Ellsworth Bunker (seorang diplomat Amerika Serikat) untuk menengahi perselisihan antara Indonesia dan Belanda. Bunker mengajukan planning penyelesaian Irian Barat yang populer dengan nama Rencana Bunker (Bunker’s Plan). Berikut ini isi Rencana Bunker.
  1. Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui UNTEA.
  2.  Rakyat Irian Barat harus diberi kesempatan untuk memilih pendapat, apakah ingin memisahkan diri atau tetap bersatu dengan RI.
  3.  Pelaksanaan penyelesaian Irian Barat selesai dalam jangka waktu dua tahun.
  4. Untuk menghindari bentrokan fisik di antara pihak yang bersengketa diadakan masa peralihan di bawah pengawasan PBB selama satu tahun.
Pemerintah RI menyetujui seruan tersebut, namun Belanda menolaknya. Amerika Serikat yang semula mendukung posisi Belanda, berbalik menekan Belanda supaya mau berunding dengan Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1962, Belanda bersedia berunding dengan Indonesia. Perundingan itu menghasilkan kesepakatan yakni Perjanjian New York.

Berikut ini isi Perjanjian New York.
  1. Penghentian permusuhan.
  2. Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962 UNTEA mendapatkan Irian Barat dari Belanda. Sejak ketika itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB.
  3. Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA.
  4. Angkatan Perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan harus selesai paling lambat 11 Mei 1963.
  5.  Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB.
  6. Pemerintah RI mendapatkan pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963.
  7. Pada tahun 1969 diadakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
Sebagai tindak lanjut dari Persetujuan New York, Sekjen PBB menunjuk Rolsz Bennet dari Guatemala sebagai Gubernur UNTEA merangkap wakil Sekjen PBB di Irian Barat. Berdasar Persetujuan New York tahun 1962, di Irian Barat diselenggarakan “act of free choice” atau Penentuan Pendapat Rakyat (pepera). Dewan Musyawarah Pepera dengan bunyi bundar memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan kepingan dari Republik Indonesia.

Demikian materi IPS Sejarah Bab Perjuangan Bangsa Indonesia Merebut Irian Barat / Pembebasan Irian Barat mencakup Latar Belakang,Perjuangan melalui Diplomasi, Perjuangan melalui konfrontasi (Politik, Ekonomi, Militer), dan Pelaksanaan Pepera. Semoga sanggup menambah pengetahuan kita..

Sumber http://www.artikelmateri.com